Seruan Aksi: #RiauDilanDaAsap

BEM UNRI | SERUAN AKSI]

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Perjuangan.
Hidup Mahasiswa!

[Seruan Aksi: #RiauDilanDaAsap]

Sejak Januari hingga awal Maret 2019, karhutla kembali terjadi di Riau terutama bagian pesisir seperti di Kabupaten Bengkalis, Meranti, dan Rokan Hilir. Total sekitar 1.485 Ha hutan Riau kembali dilalap si jago merah. Hal ini menyebabkan kualitas udara di Riau menurun sehingga banyak warga yang terserang ISPA dan lebih kurang sekitar 2.717 warga Riau terkena dampak dari karhutla ini.

Guberner Riau menetapkan status karhutla Riau menjadi status siaga darurat karhutla sejak 19 Februari hingga 8 bulan kedepan. Masih ada 49 korporasi yang belum di proses secara hukum karena di dalam kawasan terdapat titik hotspot terjadi kebakaran. Terdapat 15 korporasi yang sudah di SP3 oleh KAPOLDA Riau dan menemukan alasan yang jelas. Pemerintah Daerah harus serius dalam menangani masalah karhutla yang menjadi musibah rutin setiap tahun. Bahkan ketua BPBD mengatakan ada oknum yang bermain dibalik kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Setelah pernyataan ini tidak ada tindak tegas dari Gubernur Riau sebagai pimpinan daerah dalam memberantas oknum yang diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan. Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
UU no. 32 tahun 2009 sudah mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH : Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan Pasal 108 UUPPLH : Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam pasal 76 tentang Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan .

Jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan.
Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.

Dari peraturan penegak hukum di atas seharusnya Pak Syamsuar fokus pada pemberantasan pelaku karhutla bukan malah sibuk bersosialisasi atas masalah klasik yang terjadi sejak tahun 1997.

Maka dari itu kami mengajak seluruh mahasiswa Universitas Riau untuk hadir aksi pada:

📆 Hari/Tanggal : Senin, 11 Maret 2019
🕐 Pukul : 13.30 WIB s.d selesai
🏠 Titik Kumpul : Sekretariat BEM UNRI
👕 Dresscode : Almamter Biru Langit

“Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa” – Jendral Sudirman

☎️Narahubung : 0812-8590-4391

Salam Harmoni.
––––––––––––––––––––
Kabinet Harmoni Perubahan
Kementerian Lingkungan Hidup
@bemunri

#RiauDilanDaAsap
#KEMENLINDUP2018_2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *