UNRI Menderita, Pemprov Kemana?

[BEM UNRI | PRESS RELEASE]

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Perjuangan.
Hidup Mahasiswa!

[UNRI Menderita, Pemprov Kemana?]

Pekanbaru (12/09/18) – Selasa (11/09) pukul 08.45 WIB tepat di depan gerbang Universitas Riau Arengka II berjejer beberapa kendaraan berat berisi belasan papan pengumuman dan puluhan pagar beton yang hendak masuk kedalam lingkungan Universitas Riau dengan maksud untuk melaksanakan Eksekusi Nomor: 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr jo. Nomor: 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr jo. Nomor: 32/Pdt/2009/PTR jo. Nomor : 3014 K/Pdt/2009 jo Nomor: 320 PK/Pdt/2012 yang menetapkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau untuk membayar ganti kerugian kepada PT.Hasrat Tata Jaya sebesar Rp. 35.206.000.000 dengan menganggarkan dalam APBDP Tahun 2018 atau menyerahkan tanah sengketa sebanyak 5 (lima) bidang. Atas dasar itu Kuasa Hukum PT.Hasrat Tata Jaya meminta untuk melakukan penanda atas lahan seluas 184,905 m² yang dikurangi sebesar 8,875 m² yang telah dinyatakan sebagai kepemilikan Menteri Keuangan.

Lahan berukuran kurang lebih 18 Hektar yang diatasnya berdiri Universitas Riau bukan merupakan kepemilikan Universitas Riau melainkan milik Pemerintah karena sejatinya Universitas Riau hanya dibenarkan untuk Hak Pakai atas lahan di Kampus Panam. Sengketa ini berbuntut panjang karena PT. Hasrat Tata Jaya mengklaim bahwa pihak mereka telah membeli dahulu atas lahan tersebut. Polemik inilah yang menjadi dasar tidak terselesaikannya permasalahan lahan ini.

Sengketa lahan di kawasan Universitas Riau ini telah menjadi momok panjang sejak 2007. Didalam lahan tersebut berdiri bangunan setengah jadi diantaranya Gedung Grand Gasing dan Gedung Fakultas Hukum. Setelah proses panjang hingga Mahkamah Agung (MA) putusan yang dimenangkan oleh PT. Hasrat Tata Jaya untuk itu Nuriman selaku Kuasa Hukum menyampaikan “Putusannya sudah jelas bahwa Lahan 176.030 m² menjadi milik PT.HTJ (PT. Hasrat Tata Jaya) jadi izinkan kami masuk untuk memagar dan menandai lahan tersebut atau Pemprov silahkan bayarkan ganti rugi sesuai dengan hasil penetapan tersebut”.

Menanggapi hal tersebut BEM UNRI langsung hadir dilapangan untuk mengawasi dan menjaga agar tidak terjadi permasalahan lain. “Sesuai dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan maka sudah seharusnya Pemprov Riau untuk membayar ganti rugi tersebut karena sengketa lahan ini sudah berkepanjangan dan harus segera diselesaikan karena dari hal ini Universitas Riau menjadi semakin menderita dan seolah-olah Pemerintah Provinsi Riau berdiam diri seolah tak terjadi apa-apa” Ujar Randi Andiyana.

Permasalahan sengketa lahan ini menjadi momok memalukan bagi Universitas Riau dimana kampus Universitas Riau dikambing hitamkan atas permasalahan ini. Pemerintah Provinsi Riau seakan lepas tangan dengan tidak mengindahkan penetapan pengadilan. Sekali lagi marwah Universitas Riau tercoreng.

Sebagai negara Hukum dan Institusi Universitas Riau sudah seharusnya taat pada hukum. Kita tidak mungkin menghalang-halangi apa yang telah diputuskan oleh pengadilan dan yang bukan menjadi kewenangan Universitas Riau. (PH)

#BEMUNRIPRESSRELEASE
#BEMUNRI2018_2019

——————————-
Kabinet Harmoni Perubahan
RANDI ANDIYANA
Presiden Mahasiswa UNRI
DEDY PRIANTO
Wakil Presiden Mahasiswa UNRI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *