[BEM UNIVERSITAS RIAU | PERNYATAAN SIKAP]

.

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Perjuangan.
Hidup Mahasiswa!
.
[PERNYATAAN SIKAP BEM UNRI DAN TANDA TANGANI PETISI PENOLAKAN]
.
Kebijakan Mendagri dalam hal penunjukkan anggota Polri aktif yaitu Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H sebagai PJ Gubernur Jawa Barat dengan alasan Jawa Barat adalah wilayah rawan konflik merupakan kebijakan yang irasional. Kebijakan ini berarti menarik kembali institusi polisi ke ranah politik praktis. Karena gubernur adalah jabatan politik. Tentu hal ini telah mencederai semangat reformasi dan mendistorsi demokrasi.
.
Hal ini melanggar beberapa aturan diantaranya yaitu:
1. Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,
2. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (10) yang menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
.
Kemudian, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal (13) yaitu :
1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
.
Maka bisa dikatakan tidak diperlukan anggota Polri untuk menjabat sebagai PJ Gubernur dengan alasan untuk menjaga keamanan wilayah yang dianggap rawan konflik karena dalam pasal tersebut sudah dikatakan dengan tegas bahwa tugas pokok Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka tidak diperlukan dwifungsi Polri yang secara nyata melanggar perundang-undangan yang telah ada.
.
Maka dari itu, BEM Universitas Riau menyatakan sikap:
1. Menolak dengan tegas pelantikan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat;
2. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak pelantikan Penjabat Gubernur yang berasal dari kalangan angkatan bersenjata serta terus mengawal supremasi sipil sebagai amanat reformasi;
.
Menyikapi penunjukan PJ Gubernur Jawa Barat ini, maka atas nama BEM Seluruh Indonesia mengajakmu untuk menandatangani petisi berikut :
tinyurl.com/TolakPolisiPJGubJabar
sebagai wujud penolakan dan gerak konkrit mengawal semangat reformasi.
.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
TTD.
BEM Seluruh Indonesia
.
Hidup Mahasiswa !!
Hidup Rakyat Indonesia !!
.
Narahubung :
Menteri Sosial dan Politik
M.Hafiz Ona Hadi Putra
(085271985859)
.
#TolakPolisiPJGubJabar
#CabutDwiFungsiABRI
#BEMUNRI2018_2019
.
———————————-
RANDI ANDIYANA
Presiden Mahasiswa UNRI
DEDY PRIANTO
Wakil Presiden Mahasiswa UNRI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *