Bahas Permasalahan Perwako Nomor 7, Walikota Akhirnya Temui Guru Sertifikasi Pekanbaru Usai Delapan Kali Aksi

[BEM UNRI | PRESS RELEASE]

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Perjuangan.
Hidup Mahasiswa!

[Bahas Permasalahan Perwako Nomor 7, Walikota Akhirnya Temui Guru Sertifikasi Pekanbaru Usai Delapan Kali Aksi]

Pekanbaru (08/05/2019) — Puluhan guru sertifikasi Kota Pekanbaru memenuhi Kantor Walikota guna mengadakan pertemuan dengan Walikota Pekanbaru, H. Firdaus ST, MT di Jl. Jenderal Sudirman, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru. Pertemuan yang awalnya dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB tersebut molor hingga pukul 12.05 WIB. Kemoloran waktu ini disebabkan oleh adanya pertemuan antara Firdaus dengan OJK dipagi harinya. Selain perkumpulan guru yang hadir, turut pula perwakilan mahasiswa Universitas Riau yang membersamai proses mediasi tersebut diantaranya Syafrul Ardi (Presiden Mahasiswa BEM UNRI Terpilih 2019/2020), Dzulfaqar (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan BEM UNRI) dan Roberto Edo (Kadis Sospol BEM FKIP UNRI).

Pertemuan yang melibatkan guru dan mahasiswa ini tercapai setelah delapan kali menggelar aksi. Aksi yang dilakukan menuntut untuk bertemu dengan Walikota Pekanbaru dalam membahas Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019 mengenai guru-guru bersertifikasi yang tidak lagi menerima tunjangan TPP. “Sebenarnya kami telah sering bertemu dengan kadis, namun kami ingin bertemu dengan walikota agar bisa tersampaikan langsung aspirasi kami”, ucap Defi Warman selaku Ketua PGRI Kota Pekanbaru saat membahas peraturan tersebut.

Saat proses mediasi, Firdaus mengatakan bahwa pihak mereka sudah 3 kali mengirimkan surat kepada 3 kementerian, namun baru mendapatkan balasan pada 28 April lalu melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidik. Dalam surat tersebut membahas tentang Permendikbud Nomor 10 mengenai Pemerintah Daerah yang dapat memberikan tambahan pendapatan berdasarkan kemampuan objektif. Selain itu untuk pekerjaan rumah yang harus difokuskan adalah pada kesejahteraan Guru GTT (Guru Tidak Tetap) dan Guru Bersertifikasi K2 yang upah perbulannya hanya 300-600 ribu.

Ditemui dalam ruangan yang sama, Dzulfaqar mengatakan bahwa kedatangan mahasiswa dalam pertemuan tersebut sebagai mediasi permasalahan dari sektor pendidikan. Mahasiswa menuntut Walikota Pekanbaru untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya dan segera merevisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019.

“Bagaimanapun mahasiswa tetap membersamai masyarakat demi kesejahteraan bersama”, tegas Syafrul Ardi.

Pertemuan selesai pada pukul 13.15 WIB dengan tidak bersedianya Firdaus untuk menerima penghargaan Rekor Pekanbaru dari BEM UNRI sebagai “Walikota Terbaik dalam Bersandiwara untuk Tidak Mendengarkan dan Melihat Rakyatnya”. (GL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salam Harmoni.
––––––––––––––––––––
Kabinet Harmoni Perubahan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
@bemunri

#KEMENDIKBUD2018_2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *