Membersamai Guru, Mahasiswa Universitas Riau Tuntut Hak Guru

[BEM UNRI | PRESS RELEASE]

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Perjuangan.
Hidup Mahasiswa!

[Membersamai Guru, Mahasiswa Universitas Riau Tuntut Hak Guru]

Pekanbaru (03/05/2019) — Ratusan guru sertifikasi SD dan SMP Kota Pekanbaru kembali menggelar aksi di Kantor DPRD Pekanbaru pada Jumat (03/05). Aksi ini terhitung merupakan aksi ke delapan sejak dikeluarkan Perwako No. 7 Tahun 2019.

Dalam aksi unjuk rasa ini, mahasiswa dan guru bergerak dari Pustaka Soeman HS menuju ke Kantor DPRD sembari melakukan aksi orasi yang dipimpin oleh salah satu guru dan berganti dengan mahasiswa.

Setibanya di depan pintu masuk Kantor DPRD Kota Pekanbaru, massa aksi menggelar spanduk berisi tuntutan kepada Walikota dan DPRD terkait hak guru di depan Kantor DPRD dan di hadapan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang pada saat itu bertugas mengamankan rumah DPRD.

“Kami datang dengan baik-baik, menuntut hak guru-guru kami yang dianak tirikan oleh ASN lainnya. Kami hanya butuh kejelasan, kami juga ingin diperhatikan”, ucap salah satu massa aksi.

Sementara mahasiswa Universitas Riau mengungkapkan bahwa turut sertanya mahasiswa dalam aksi unjuk rasa ini merupakan bukti bahwasanya kondisi guru saat ini sedang tidak baik-baik saja dan kesejahteraan guru harus di tegakkan.

“Kami juga merupakan calon guru, dan tegak disini karena guru. Kami ikut merasakan kesedihan yang dirasakan guru-guru sertifikasi ini. Kami ingin ikut berjuang memperjuangkan hak guru”, tutur Dzulfaqar selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan BEM Universitas Riau.

Seperti yang diketahui, ratusan guru sertifikasi SD dan SMP Kota Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa terkait Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019. Dimana disebutkan guru sertifikasi tidak lagi menerima tunjangan TPP.

“Ini sudah aksi yang ke delapan, jika pada hari ini tidak ada respon yang baik dari pemerintah terhadap aksi ini, maka kami akan kembali membawa masa aksi yang lebih ramai”, ujar salah satu mahasiswa dalam aksinya.

Tidak hanya aksi, sms serentak juga dilakukan mahasiswa guna untuk mendatangkan anggota dewan di hadapan massa aksi. Namun, semua hanya sia-sia dan tidak mendapat respon.

Aksi terjadi berulang kali ini dikarenakan hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru enggan memenuhi permintaan guru sertifikasi guna merevisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019 dan tidak ada kejelasan terkait revisi Perwako ini. (NHP)

 

 

 

 

Salam Harmoni.
––––––––––––––––––––
Kabinet Harmoni Perubahan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
@bemunri

#KEMENDIKBUD2018_2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *