Selamat malam Riau ! Hai, Kolaborator Perjuangan !
.
Pelomik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), semakin marak diperbincangkan. Pro dan kontra pun tak luput dari isu ini. RUU P-KS ini disahkan, karena semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, dan juga banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang belum mampu ditangani dengan baik. Sebab tidak adanya payung hukum sebagai landasan untuk berlindung yang dapat memahami dan memiliki substansi tepat terkait kekerasan seksual.

Berdasarkan catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual yang sudah dilaporkan pada tahun 2016 sebanyak 259.150 kasus, lalu pada tahun 2017 ada sebanyak 348.446 kasus, dan meningkat sebesar 11% pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan tersebut terjadi tidak hanya di ranah privat namun juga di ranah publik.
.
Di daerah Provinsi Riau pun, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mencatat sebanyak 108 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2018. “Rekap kasus sepanjang tahun 2018 sebanyak 108 itu mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan jenis kasus yang sama tahun 2017 yang hanya 74 kasus dan tahun 2016 sebanyak 63 kasus,” kata Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Sarkawi Datuak Mongguang Kayo.

Berdasarkan data tersebut, terdiri dari pencabulan sebanyak 42 kasus yang mengalami peningkatan cukup besar dibanding tahun tahun 2016 sebanyak 14 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 21 kasus. Ambil saja salah satu contoh kasus perempuan yang dikutip dari www. Riau Redaksi.com di Kandis Kabupaten Siak yang menjadi korban pelecehan seksual dan dibunuh. Bermula dari perkenalan di media sosial. Namun mayatnya yang malang ditemukan oleh warga pada Minggu (18/8/2019) pagi sekitar pukul 09.45 WIB di rumah kosong dekat kebun Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Siak, Riau.
.
Berlatar belakang peningkatan kasus kekerasan seksual tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggagas RUU P-KS ini, yang telah dimulai dari tahun 2012. Telah melewati berbagai proses, sehingga masuk sebagai salah satu program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR pada tahun 2016. Nah, RUU PKS ini dapat dengan mudah kita akses draft resminya di laman berikut : http://dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf dan bisa di download secara bebas.
.
Beberapa isi pokok dari RUU PKS dari draf resmi tersebut meliputi, definisi kekerasan seksual yang diatur secara jelas dalam Pasal 1 RUU P-KS. Lalu, mengenai tujuan penghapusan kekerasan seksual, cakupan tindak pidana kekerasan seksual, dan yang dimaksud dengan kekerasan seksual di sini termasuk tindak pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Kemudian juga berisi tentang ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban, dan saksi kekerasan seksual yang dijelaskan secara gamblang pada pasal 21 hingga 39.
.
Sekilas tujuan RUU ini tampak baik yaitu untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual. Namun, setelah dipelajari dan dicermati lebih dalam, ada yang secara makna dan tafsiran bertentangan dengan nilai Pancasila dan norma agama. Beberapa hal yang memperlihatkan dan menggambarkan bahwa kehadiran RUU P-KS bukanlah menjadi solusi, tapi justru akan membuka konflik baru perihal kesetaraan dan lainnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICWI), Orwil DKI Jakarta, Dailami Firdaus pada Kamis (18 july 2019) yang dikutip dari www. Liputan6.com, antara lain
1. Asas RUU P-KS tidak berasaskan Pancasila dan UUD 1954 serta asas religiusitas.
2. RUU P-KS dapat menghapus dan membatalkan beberapa pasal UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, juga hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya, karena konsep penanganan kekerasan seksual dalam Islam sangat berbeda dengan RUU P-KS ini.
3. BAB VII Pasal 11 pada RUU P-KS ini, tidak mencantumkan “zina” (hubungan seksual di luar nikah walaupun atas dasar suka sama suka) sebagai kekerasan seksual yang dapat dihukum pidana.
4. RUU P-KS tidak membedakan antara kekerasan seksual suami isteri dalam keluarga yang telah sah melalui perkawinan, dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh non suami istri.
5. Pasal 14 pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan. Definisi ini juga harus di tambahkan mengenai bagaimana mengatur peredaran atau penyebaran alat-alat kontrasepsi dan obat obat obatan serta alat alat peraga seksual agar tidak dijual umum atau mudah didapatkan.
6. Pasal 16 RUU P-KS yang berbunyi: “Perbuatan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan perbuatan seksual adalah pidana perkosaan”. Pasal ini sangat absurd menilai kejahatan pidana perkosaan. Sebab hubungan seksual suami istri tidak selamanya dimulai dalam posisi saling menyetujui terlebih dahulu, sebab hubungan seksual keduanya telah sah, saat mereka melaksanakan akad nikah di KUA dan lembaga hukum lainnya.
7. Pasal 17 yang berbunyi: “atau tekanan psikis lainnya, sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan, diancam pidana pemaksaan perkawinan”. Pasal ini telah mengingkari dan mendelegitimasi kedudukan dan hak kedua orang tua/wali dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan, seorang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari walinya”. Bahkan pasal ini telah mengancam sistem wali dalam ajaran Islam, bahwa wanita bila menikah harus izin dan dinikahkan oleh walinya. Sebab “tekanan psikis” yang dimaksud dalam pasal ini tidak jelas dan rinci, bisa jadi nasihat dan bujukan orang tua agar putrinya menikah dianggap pidana.
8. RUU P-KS, mengarahkan umat Islam di Indonesia hidup dengan sistem perkawinan Liberal barat (westernisme dan liberalisme), bahkan mendelegitimasi adat istiadat perkawinan dan kekeluargaan yang ada di Nusantara.
.
Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan isi rancangan undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual fokus pada pemenuhan hak korban. Jika, difokuskan hanya pada korban saja, lalu bagaimana dengan pelakunya?
.
Bahkan, sejak 27 Januari 2019 telah terkumpul 150.000 tanda tangan pada sebuah petisi online yang menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) ini. Maimon Herawati selaku pemilik gagasan petisi ini merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar penolakannya.
.
Hingga saat ini, RUU PKS masih mangkrak dan belum benar-benar disahkan oleh DPR, serta masih banyaknya pro dan kontra yang masih terus berlanjut tanpa berkesudahan.
.
Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat Indonesia !
.

____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABINET SRI INDRA PURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019