“Kemenhadkesma BEM UNRI Perjuangkan 328 Mahasiswa FEB yang Alpa Studi ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNRI”
.
Pekanbaru (12/09/2019) – Kemenhadkesma BEM UNRI mendatangi Azhar Kasymi, SH selaku Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNRI pada Kamis (05/09/2019) lalu.

Dalam hal ini diwakilkan oleh Ramadhana Ari selaku Menhadkesma, Andre Wilio selaku Dirjen Adkesma bersama Muhammad Nur Wahid selaku Bupati Hima Ak FEB, dan Rafli selaku Direktur LPII FEB.

Ini dilakukan untuk mengadvokasikan 328 orang mahasiswa FEB, terdiri dari mahasiswa jurusan Akuntansi, Ilmu Ekonomi, dan Manajemen dari angkatan 2012 sampai dengan angkatan 2018 yang terkena sanksi akademik, yakni alpa studi disebabkan Kartu Rencana Studi (KRS) tidak disetujui oleh Penasehat Akademik (PA).

Andre Wilio selaku Dirjen Adkesma Kemenhadkesma BEM UNRI mewakili mahasiswa lainnya mengatakan, bahwa mereka sudah menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa perihal pengisian KRS. Mereka sudah mencoba menemui dosen PA untuk meminta persetujuan KRS, namun berbagai kendala di lapangan dialami oleh mahasiswa diantaranya dosen PA itu ada yang keluar kota, ada yang sakit bahkan ada yang menunda-nunda hingga masa menyetujui KRS mahasiswa habis, sesuai kebijakan birokrasi di FEB.

Sebelum mendatangi pihak BAK UNRI, para mahasiswa yang alpa studi ini sudah berusaha menemui pihak dekanat maupun jurusan, namun tidak mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Mereka tetap dianggap alpa studi karena KRS nya tidak disetujui oleh Dosen PA.

Ramadhana Ari mengatakan, “328 orang mahasiswa ini telah menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa. Mereka sudah membayar UKT sesuai waktunya. Selain itu juga, mereka sudah mengisi KRS sesuai jadwal pengisian KRS untuk mahasiswa FEB, dan sudah sempat mengikuti perkuliahan sampai minggu ke 3 (tiga). Maka, mereka berhak mendapatkan pelayanan akademik dari pihak kampus. Persoalannya hanya KRS mereka tidak disetujui oleh Dosen PA, karena yang telah disampaikan sebelumnya.” jelas Ari.

Untuk persoalan sederhana seperti ini harusnya selesai di tataran birokrasi fakultas, namun karena tidak ada i’tikad baik dari pihak fakultas. Maka, kawan-kawan mahasiswa tersebut meminta bantuan kepada BEM UNRI, dan BEM UNRI membawa persoalan ini ke BAK UNRI.

“Atas persoalan ini, kami minta kepada BAK UNRI untuk membuatkan memo atau instruksi tertulis yang ditujukan kepada pimpinan FEB agar menyetujui KRS 328 mahasiswa FEB sesuai nama-nama terlampir. Karena, tidak ada alasan kuat jika mereka harus alpa studi. Dosen PA harus membantu mahasiswanya, bukan mempersulit. Jika tidak selesai masalah ini, maka kembalikan semua UKT mahasiswa tersebut.” tuntut Ari kepada BAK UNRI.

Azhar selaku Kepala BAK menyetujui tuntutan yang disampaikan, yakni akan membantu 328 mahasiswa FEB agar status alpa studinya batal. Beliau mengatakan akan menjumpai Wakil Dekan 1 FEB Bidang Akademik untuk membahas persoalan ini pada hari Jumat (06/09).

Pada Jumat (06/09) lalu sekitar pukul 16.35 WIB, BEM UNRI kembali mendatangi BAK UNRI untuk menanyakan hasil pertemuan BAK UNRI dengan Wakil Dekan I FEB bidang Akademik.

Azhar menyampaikan bahwa pihaknya sudah membahas dengan Wakil Dekan I FEB bersama Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan. Pihak FEB bersedia membuka portal kembali dan menyetujui (Approve) KRS 328 mahasiswa tersebut dengan syarat ada instruksi tertulis dari pihak BAK UNRI sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan. Selain itu, mahasiswa bersangkutan agar membawa orangtua mereka ke kampus sebagai efek jera.

Ramadhana Ari mengatakan, “Hari Senin instruksi tertulis dari BAK UNRI harus sudah dikirim ke pimpinan FEB. Saya sangat tidak sepakat harus memanggil orangtua ke kampus, seperti zaman sekolahan saja.”

Setelah dari BAK UNRI, pihak BEM UNRI melalui Ramadhana Ari menemui Teguh selaku Wakil Gubernur Mahasiswa FEB dan Ilham selaku Kadis Advokesma, agar BEM FEB mendesak pihak dekanat untuk membatalkan kebijakan memanggil orangtua mahasiswa bersangkutan ke kampus.

Pada Senin (09/09), Ramadhana Ari memastikan bahwa surat instruksi tertulis tersebut sudah disampaikan ke pimpinan FEB. Ari terus berkomunikasi dengan perwakilan dari 328 mahasiswa tersebut, untuk mendesak pihak Dekanat FEB membatalkan kebijakan memanggil orangtua mahasiswa bersangkutan.

Pada Kamis (12/09) didapati informasi dari Andre Wilio yang merupakan mahasiswa FEB dan juga Dirjen Adkesma Kemenhadkesma BEM UNRI, bahwasanya pihak Dekanat FEB telah menyetujui KRS 328 mahasiswa tersebut. Mereka juga telah membatalkan kebijakan pemanggilan orangtua.

Ramadhana Ari mengatakan, “Hal ini berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara BEM UNRI dengan mahasiswa bersangkutan maupun BEM FEB UNRI untuk menuntut hak dan keadilan bagi mahasiswa.” (RA/FL)
.
ūüďĆ Narahubung :
>> Ramadhana Ari. P. B (Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa)
ūüďě 0852 6321 8290 (Telpon/SMS/WA)
.
.

____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADVOKASI KESEJAHTERAAN MAHASISWA

KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019