“Bahas RUU P-KS Dalam Kacamata Budaya Melayu, BEM UNRI Kunjungi LAM”
.
Pekanbaru (21/09/2019) – Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BEM UNRI mengunjungi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau pada Jumat (19/09/2019). Selain untuk silaturahmi, kunjungan ini sekaligus membahas RUU P-KS dalam pandangan kacamata budaya melayu, baik itu dari landasan filosofisnya maupun dari muatan RUU P-KS yang dinilai kontroversi dan berujung pada pro dan kontra. Kunjungan ini pastinya juga untuk membangun relasi yang lebih baik lagi antara BEM UNRI dan LAM Riau.
.
LAM Riau merupakan suatu lembaga adat resmi yang didirikan pada 6 Juni 1970, di kota Pekanbaru. Berdirinya di prakarsai oleh tokoh-tokoh melayu Riau, yaitu para pejabat pemerintah, ulama, cendikiawan, budayawan, seniman, sastrawan dan lain-lain. Arifin Achmad selaku Gubernur Riau pada masa itu mengatakan “Perlu adanya lembaga adat yang menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwarisi oleh para pendahulu.” Maksud dari kata batang terendam, yaitu jati diri/identitas budaya dalam dinamika bernegera yaitu negara Indonesia.
.
LAM Riau terdiri dari beberapa komponen yaitu dewan kehormatan adat (penasehat), majelis kerapatan adat/MKA (legislasi, yang bertugas memberikan anugerah dan gelar adat), dan Dewan pimpinan harian/DPH yang bertugas menjalankan roda kelembagaan. Saat ini LAM Riau dipimpin oleh Datuk Seri H. Al Azhar sebagai ketua umum MKA dan Datuk Seri Syahril Abu bakar sebagai ketua umum DPH.
.
LAM Riau memiliki 32 bidang struktur. Salah satunya membahas masalah perempuan dan anak. LAM Riau juga sangat kecewa dan mengutuk segala bentuk perbuatan-perbuatan tindakan kekerasan ataupun kasus pelecehan yang terjadi. Sebab, dampak dari kekerasan seksual ini membuat korban mengalami penderitaan seumur hidup, baik dari segi fisik maupun psikis.
.
Pengurus LAM Riau juga menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual, baik yang terjadi di ranah privasi maupun ranah publik disebabkan karena kesalahan pola asuh, kurangnya kontrol orang tua terhadap anak, serta minimnya pengajaran agama dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan upaya pencerdasan. Selain itu, juga perlu menyiarkan kembali ajaran agama sebagai langkah preventif. Perlu adanya sanksi yang tegas untuk menghukum para pelaku, serta dibutuhkan rehabilitasi dan perlindungan bagi para korban.
.
Berhubungan dengan adanya RUU P-KS tentang landasan filosofis dan muatannya yang kontroversial dan memiliki banyak pro dan kontra yang hingga saat ini belum kian usai, pihak LAM Riau mengatakan bahwa, “Negeri melayu adalah negeri dengan adat yang bersandikan syara dan syara bersandikan kitabullah. Maka jika berbicara tentang melayu, kita juga berbicara tentang islam. Oleh karena itu, segala bentuk hal yang menjadi peraturan dalam hidup manusia dilandasi pada nilai-nilai keislaman atau berpedoman pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.”
.
Berdasarkan pengertian dalam RUU P-KS, kekerasan seksual hanya mengacu kepada tindakan yang didasari atas paksaan. Menyebabkan seseorang secara tidak bebas menentukan hasrat seksualnya. Pihak LAM Riau pun menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa “Mengapa di RUU P-KS ini hanya didasarkan paksaan? Lalu bagaimana dengan perbuatan asusila yang marak terjadi namun dilandasi rasa suka sama suka atau secara sukarela? Jelas, kami dari pihak LAM mengutuk segala macam perbuatan zina.” ujar perwakilan dari pihak LAM.
.
Namun, mengenai pasal-pasal lain dalam RUU P-KS akan dikaji lebih mendalam terlebih dahulu oleh badan hukum LAM Riau. Apabila didapatkan hal-hal yang tidak berkenaan dengan prinsip, nilai adat dan istiadat budaya melayu Riau, LAM menyatakan menolak adanya RUU P-KS ini. (MS/FLM)
.
.
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
.
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019