“Temui Wakil Rektor 2, Kemenhadkesma Bahas Beberapa Permasalahan Di UNRI”

Pekanbaru (11/10/2019)–Kemenhadkesma menjumpai Prof. Dr. Sujianto. M.Sc selaku Wakil Rektor 2 UNRI pada Selasa (08/10/2019). Pertemuan yang diadakan di ruang rapat DPH Kunto Darussalam lantai 2 Rektorat UNRI tersebut membahas beberapa permasalahan di UNRI, diantaranya meminta Wakil Rektor 2 UNRI untuk membuka Revisi UKT Reguler dan Revisi UKT TA bagi mahasiswa Tugas Akhir.

Turut hadir Ramadhana Ari selaku Menhadkesma didampingi Alfisra selaku Dirjen Hukum beserta jajaran kemenhadkesma lainnya. Pembahasan tersebut dilakukan mengingat sudah memasuki bulan Oktober, dan seperti tahun-tahun sebelumnya Kemenhadkesma selalu mengupayakan untuk revisi UKT bagi mahasiswa UNRI.

“Kami meminta Bapak selaku Wakil Rektor 2 dan tim UKT untuk membuka revisi UKT bagi mahasiswa UNRI. Sebab, sudah bulan Oktober, revisi UKT harus segera dibuka, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya,” jelas Ari.

Namun, ada sedikit keberatan yang tampak jelas dari sikap dan pemaparan yang disampaikan oleh Wakil Rektor 2 UNRI tersebut. “Pemasukan UNRI berkurang dari sisi UKT sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena banyaknya mahasiswa yang menuntut revisi UKT. Otomatis anggaran untuk tiap fakultas pun akan berkurang nantinya,” jelas Wakil Rektor 2.

Ari pun menanggapi dengan tegas, bahwa itu bukan alasan untuk tidak ada revisi UKT bagi mahasiswa UNRI. Sebab, fakta di lapangan banyak mahasiswa mengeluhkan mendapat golongan UKT tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomiannya. Belum lagi, kelembagaan mahasiswa sendiri mendapatkan informasi, ada banyak mahasiswa yang orang tuanya meninggal dunia, cerai, pensiun, PHK dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, mahasiswa berhak untuk dipertimbangkan kembali golongan UKT-nya. Hal ini sesuai amanat Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal, Pasal 5 menegaskan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa sesuai kondisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017.

Setelah adanya perdebatan antara Wakil Rektor 2 UNRI dengan pihak BEM UNRI, Prof. Dr. Sujianto pun mengatakan, pihaknya akan merapatkan dulu dengan Tim UKT dan Bagian Keuangan serta mempersiapkan mekanisme revisi UKT.

Ari pun mendesak kepastian waktu mulai dibukanya revisi UKT reguler dan revisi UKT TA periode ini. Atas desakan itu, Wakil Rektor 2 mengatakan, “Insya Allah minggu ketiga bulan Oktober ini.”

Ari dan jajaran Kemenhadkesma menyampaikan, bahwa pihaknya akan menagih janji ini, dan akan kembali menemui Wakil Rektor 2 UNRI, sesuai kesepakatan, yakni minggu ketiga bulan Oktober.

Dalam kesempatan yang sama, Kemenhadkesma BEM UNRI juga mendesak Wakil Rektor 2 untuk membuat kebijakan strategis terkait masalah keamanan di UNRI. Banyak terjadi kehilangan motor maupun helm di lingkungan UNRI. Ini menyangkut kinerja satpam UNRI maupun satpam di tiap fakultas. Selain itu, manajemen keamanan di tiap fakultas harus selaras dan satu koordinasi dengan pihak universitas.

Kondisinya hari ini, satpam fakultas tidak satu koordinasi dengan satpam universitas. Belum lagi adanya laporan dari mahasiswa, bahwa satpam di fakultas seharian hanya duduk di pos dan tidak melakukan patroli keliling fakultas, ada juga fakultas yang sampai hari ini tidak memiliki satpam. Kondisi seperti ini menyebabkan rawan kehilangan motor dan helm di fakultas.

Atas dasar itu, pihak, Kemenhadkesma BEM UNRI meminta untuk diadakan Forum Wakil Dekan 2 se-UNRI bersama pihak satpam.

Permasalahan lainnya ialah sering terjadi kecelakaan sesama mahasiswa di lingkungan UNRI, terutama di persimpangan jalan di UNRI. Dengan ini, Kemenhadkesma mendesak adanya beberapa polisi tidur di persimpangan jalan di UNRI, yakni simpang FMIPA – FT – FAPERTA , FISIP – FEB. Gunanya agar mahasiswa mengurangi kecepatan disetiap persimpangan dengan adanya polisi tidur. Hal ini lebih lanjut akan dibahas bersama pihak Bagian Rumah Tangga UNRI. (RA)
.
📌 Narahubung :
>> Ramadhana Ari. P. B (Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa)
📞 0852 6321 8290 (Telpon/SMS/WA)
.
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADVOKASI KESEJAHTERAAN MAHASISWA

KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019