“Kali Kedua, Kemen PP BEM UNRI Kembali Kunjungi LAM Bahas RUU P-KS”
.
Pekanbaru (17/10/2019)–Kementerian Pemberdayaan Perempuan kembali melakukan kunjungan ke Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau, pada Senin (14/10/2019) siang. Kunjungan kali kedua ini untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang polemik RUU P-KS, dan penjelasan lebih lanjut terkait sudut pandang budaya Melayu Riau melihat hal tersebut.

Turut hadir Ketua Lembaga Bantuan Hukum LAM, beberapa anggota LBH lainnya, bagian kesekretariatan, dan dari pihak UNRI dihadiri oleh beberapa kementerian yang bisa membersamai. Diskusi dibuka dan dipandu oleh Mustafa Harris selaku Ketua Bagian Kesekretariatan LAM. Ia menyampaikan bahwa bagian LAM sendiri tidak punya kewenangan untuk membicarakan terkait hal ini, “Kita tidak memiliki kewenangan untuk membahas RUU P-KS, karena ini bukan merupakan tugas kita. Namun, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di mana hal ini sudah diatur dalam perundang-undangan. Kita juga bisa mengkritisi segala rancangan undang-undang atau produk hukum yang muncul,” ujar Mustafa Harris.

LAM menilai bahwa tujuan yang dibawa oleh RUU P-KS sangat bagus, yakni untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, setelah dilihat lebih lanjut, ada cukup banyak beberapa pasal yang bermasalah. Ini perlu dikritisi agar tidak menimbulkan permasalahan pada pratiknya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembuatan undang-undang tentu harus disesuaikan dengan jati diri bangsa yang berasaskan Pancasila. Pastinya juga sudah mempertimbangkan adanya hukum agama dan hukum adat istiadat.

RUU P-KS meski memiliki tujuan yang baik, namun RUU yang diajukan masih cacat, sehingga perlu adanya perbaikan atau bahkan diganti pasal-pasal yang bermasalah. Khususnya pada Pasal 1 ayat 1, pasal 11 – 20. LAM akan menolak segala pasal-pasal yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya pada aspek agama, adat istiadat, serta harkat dan martabat manusia. LAM menyampaikan bahwa, jika kita tidak mengkritisi RUU ini, maka dikhawatirkan akan memberikan jalan bagi rusaknya peradaban, khususnya peradaban tanah Melayu. (KemenPP/FLM)

.
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019