“Menanggapi Polemik Revisi UU KPK dan RUU P-KS, BEM UNRI Mengadakan Kajian Kupas Dua Sisi”
.
Pekanbaru (19/10/2019)–Akhir-akhir ini isu terkait revisi UU KPK dan RUU P-KS memang menjadi sorotan media. Polemik pro dan kontra pun muncul antar berbagai kalangan mulai dari pejabat, pakar ilmu per bidang masing-masing dan mahasiswa. Hingga saat ini kejelasan pemberitaan tersebut masih simpang siur di telinga masyarakat. Menanggapi 2 isu tersebut, BEM UNRI pun mengadakan diskusi cerdas, yakni “Kupas Dua Sisi UU KPK dan RUU P-KS” pada (17/10/2019) di lantai 4 Rektorat UNRI.

Dalam diskusi tersebut, BEM UNRI membagi ke dalam 2 sesi waktu. Sesi pertama, diskusi terkait UU KPK, menghadirkan Rahmad Oky, SH. MH sebagai pematerinya. Rahmad Oky mengatakan bahwa ia mengupas sisi UU KPK dari segi aspek-aspek hukum tata negara. “Karena, basic saya adalah ilmu hukum dan konsentrasi nya tentang tata negara. Saya akan bahas dari segi aspek-aspek hukum tata negara nya,” ujarnya.
.
Rahmad Oky membenarkan asumsi masyarakat bahwa, “Revisi UU KPK mengakibatkan pelemahan KPK, aspek indikatornya adalah penyelidikan perkara korupsi dibatasi hanya sampai 2 tahun. Jika lebih dari itu maka penyelidikan selesai. Kemudian, Dewan Pengawas KPK yang sampai menyentuh ranah teknis, ditambah lagi dengan pegawai KPK harus seorang ASN. Menurut UU no 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN bertanggungjawab kepada atasannya sampai dengan yang paling tinggi, yakni Presiden. Dari poin-poin tersebut sudah mengancam independensi KPK sebagaimana cita-cita awal dibentuknya KPK itu sendiri,” ujar Rahmad.

Penolakan terhadap poin-poin tersebut merupakan hal yang wajar, yang perlu diketahui adalah cara atau langkah yang dapat ditempuh untuk menolak UU KPK yang baru. Pertama, melalui jalur yudikatif, yakni Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi tentang pasal yang kontroversi dan direvisi atau MK berhak menolak UU KPK, karena apabila MK beranggapan bahwa UU KPK ini berpotensi melemahkan KPK dan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Kemudian, melalui jalur eksekutif, Presiden menerapkan Perppu KPK, namun legislatif, yakni DPR RI dapat menilai objektivitas dari Perppu tersebut dan DPR berhak dan bisa untuk menolak Perppu tersebut.

Setelah sesi pertama diakhiri dengan diskusi dan foto bersama, berlanjut ke sesi kedua mengenai RUU P-KS. Ada yang menarik pada sesi 2 ini, BEM UNRI mengundang 2 orang pemateri dengan 2 sudut pandangan yang berbeda, yakni Nur Syamsiah, MA dan Samariadi SH. MH.

Nur Syamsiah mengatakan bahwa isu RUU P-KS ini sudah sejak 2012 digulirkan. Latarbelakang nya dipicu semakin tingginya kekerasan perempuan dan anak dengan bentuk serta media yang beragam. Negara pun belum bisa memenuhi payung hukum akan permasalahan ini. “Itulah alasan kami memperjuangkannya, agar bisa memberikan lingkungan yang nyaman serta melindungi korban untuk memenuhi haknya,” ujar Nur.

Selain itu, Nur juga menjelaskan bahwa RUU P-KS ini harus ada untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Tidak hanya itu, RUU sebagai perlindungan bagi korban, sehingga ada jaminan bagi negara untuk menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan. Untuk tindakan pelaku sudah diatur juga oleh UU lain, seperti RUU KUHP. Hukum pidana bagi pelaku harus tegas tapi sisi korbannya harus dilihat juga. Nur juga mengatakan bahwa Indonesia ini masih menganut konsep patriarki, menurutnya ini juga salah satu sebab alasan adanya RUU P-KS sebab perempuan selama ini seperti dikuasai oleh laki-laki.

Samariadi menilai dari sisi akademisnya bahwa melihat suatu realitas hari ini harus ada nilainya. Nilai tersebut pun harus punya alat timbangan, yakni Pancasila sebagai norma dasar bernegara. “Melihat ide yang diusung dalam pembuatan RUU P-KS ini ada kekosongan nilai. Selain itu juga ada ketimpangan gender di dalamnya. Dilihat dari indikator hasrat seksual, misalnya ada yang berjenis kelamin, namun pemikirannya seperti layaknya perempuan. Implikasi dalam kehidupan sehari-hari dia menyukai laki-laki dan ekspresinya pun menyerupai perempuan. Jadi, ada timbul kekosongan nilai di dalamnya, baik itu dari segi norma dasar dan agama,” ujar Samariadi.

Samariadi juga menjelaskan bahwa latar belakang RUU P-KS ini adanya pemikiran dari negara barat yang semuanya memang sudah diatur secara bebas, baik itu pakaian ataupun tindakannya. Bagi negara barat tubuh dan seks adalah hak pribadi yang diatur secara bebas, sehingga dalam pikirannya juga sudah terkonsep tubuh mereka untuk bersenang-senang. Sedangkan Indonesia masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Dari segi pemaknaan kekerasan atau itu sebenarnya sebuah kejahatan masih belum tergambarkan secara jelas. Memang Indonesia menganut konsep patriarki, namun agama sudah menjelaskan bahwa ketaatan pada suami tersebut nomor 1. Itu sudah diatur dalam nilai-nilai agama. Selain itu juga, konsep ini memang lebih pekat terhadap budaya barat, padahal itu bukan asli Indonesia. Nantinya bisa mengurangi peran orang tua dalam mendidik anak karena secara tidak langsung konsep kebebasan sudah diciptakan. (ASR/ZL/FLM)

.
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN SOSIAL POLITIK
.
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2019