“Simalakama Sengketa Lahan Universitas Riau, BEM UNRI Audiensi ke Kantor Gubernur Riau”
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Pekanbaru, (12/02/20) – Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 180/9796/SJ/ tanggal 24 September 2019 perihal pelaksanaan putusan yang inckraht. Pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjuti dengan surat Gubernur Riau nomor: 180/HK/3364/ tanggal 30 Desember 2019. Dengan menyatakan bahwa terhadap Putusan nomor: 75/PDT.G/2007/PN.PBR dengan objek sengketa lahan UNRI, atas putusan yang telah Inckraht terhadap perkara tersebut Pemerintah Provinsi Riau mengambil opsi untuk mengembalikan tanah dengan mekanisme eksekusi dari Pengadilan, mengingat untuk opsi ganti rugi tidak mungkin dilakukan dikarenakan objek sengketa telah pernah diganti rugi.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Merujuk kepada surat keputusan Pemerintah Provinsi Riau tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Riau sebagai Jaksa Pengacara Negara. BEM Universitas Riau melakukan audiensi ke Kantor Gubernur Riau yang dihadiri oleh petinggi pemerintahan Provinsi Riau diantaranya Sekretaris Daerah Prov. Riau, Yan Prana Jaya, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sudaraman, MH, Kepala Biro Hukum Prov. Riau, Elly Wardhani SH, pihak Dinas Pendidikan, pihak KEJATI Riau, DPRD Riau, Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi DEA, Para Wakil Rektor UNRI, perwakilan Dosen UNRI, Wakil Presiden Mahasiswa, Abdul Hamid dan jajaran BEM UNRI beseta Gubernur Mahasiswa Fakultas se-UNRI pada senin, (10/02/20) lalu, pada pukul 14.30 WIB.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
BEM UNRI bersama Kelembagaan Mahasiswa se-UNRI menyatakan keseriusannya dalam menanggapi perihal sengketa lahan di wilayah UNRI yang telah berlarut-larut kurang lebih 14 tahun ini. Dengan hal yang perlu digaris bawahi bahwa tindakan audiensi yang telah lama diharapkan terjadi ini dengan proses yang juga tidak sebentar, dengan memulai audiensi ke pimpinan UNRI, audiensi ke Kejati Riau, audiensi ke Pengadilan Negeri, menemui Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, kemudian audiensi ke DPRD Riau, itu semua bukanlah karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang diasumsikan seperti PT. HTJ, tapi dengan niat tulus ikhlas demi kepedulian terhadap Universitas Riau.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Setelah pemaparan kronologi perkara dan upaya hukum terhadap sengketa lahan Universitas Riau dengan PT. HTJ oleh pihak Biro Hukum Pemprov Riau, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang urgensi terkait hal ini. Abdul Hamid selaku Wakil Presiden Mahasiswa menyampaikan, “Kami mahasiswa UNRI juga serius mengawal permasalahan sengketa lahan UNRI, dan pada hari ini kami juga kecewa dengan ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, sebab sudah lama kami meminta audiensi ini, dari bulan Desember, dan baru Februari ini diterima. Ekspektasi kami, Gubernur Riau hadir seperti komitmen pada saat kami jumpai 05 Januari 2020 yang lalu. Karena ada hal-hal yang akan diputuskan oleh beliau langsung,” tuturnya sebagai pembuka.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Ramadhana Ari selaku Menhadkesma, berkesempatan menanyakan bahwa, “Kenapa Pemerintah Provinsi Riau mengambil opsi pengembalian tanah dengan mekanisme eksekusi dari pengadilan? Lalu, jika lahan tersebut di eksekusi nantinya, bagaimana dengan aset negara yang ada diatasnya yang dibangun atas APBN yang nilainya lebih besar dari nilai lahan yang akan dikembalikan? Tanah itu milik Pemprov, maka menjadi aset daerah, tapi diatas aset daerah terdapat bangunan yang merupakan aset negara, karena dibangun dari APBN. Maka, Pemprov Riau nantinya harus berhadapan dengan negara. Kemudian ada suatu yang menarik perhatian kami adalah jika memang sudah pernah dibayarkan seperti yang selalu dikatakan Pemprov Riau. Maka, kami meminta bukti konkret terkait ganti rugi tsb, dibayar pada tahun berapa, kepada siapa, dan kemudian nominalnya berapa?,” ujarnya.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Ditanggapi oleh Elly Wardani S.H, PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta juga sebagai Kepala Biro Hukum dengan menyatakan bahwa, “Belum diketahui pasti mana letak tanah sengketa yang akan dieksekusi oleh pihak PT. HTJ, jadi belum bisa dipastikan apakah aset tersebut bernilai jauh lebih besar daripada lahan yang akan dikembalikan. Namun, perlu diketahui luas tanah milik PemProv sebesar 245 Ha, milik Pendidikan Nasional 100 Ha, kemudian lahan yang dimenangkan oleh PT. HTJ 19 koma sekian Ha,” jelasnya.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Syahrial Abdi AP, M. Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melanjutkan keterangan mengenai aset yang ada di lahan sengketa, beliau menyatakan bahwa,“Aset yang merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau harus dilakukan melalui tahap penilaian apabila bernilai 0 dilakukan pemusnahan tapi tidak mungkin bernilai 0 jika ada barang. Kalau ada barang dilakukan penjualan dengan cara dilelang. Kecuali ada hal-hal tertentu, salah satunya apabila barang tersebut berada ditanah milik orang lain yang artinya bisa dijual kepemilik tanah itu, dalam konteks ini pihak PT. HTJ karena sudah Inkracht. Dengan melalui mekanisme permohonan kepada pengelolaan barang sampai kepada izin Gubernur Riau jika barang milik daerah. Tetapi jika barang milik negara harus izin kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola barang yang dikuasakan oleh Presiden, dengan pengguna barangnya Dinas Pendidikan. Kemudian menanggapi masalah ganti rugi sampai saat ini belum ada di BPKAD,” jelasnya.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Mengenai ganti rugi, Sudarman, MH, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyatakan bahwa, ”Berdasarkan survei lapangan yang pernah dilakukan. Pengukuran batas-batas wilayah sepadan yang ada di UNRI tidak ada satupun yang cocok, dan juga masih ada lahan atas nama masyarakat yaitu, Rukyah yang mengetahui persis surat lahan UNRI. Setelah disimpulkan diambil tindakan untuk melaporkan PT. HTJ tapi tidak diproses sampai saat ini. Sekarang kita harus realistis karena kita tidak bisa lagi menilai Putusan yang dibuat Pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Yang diawali PN dengan putusan yang dibuatkan oleh PT melalui banding dan terakhir Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung. Bahkan pihak PemProv melakukan PK. Namun nyatanya Putusan tetap berpihak pada pihak PT. HTJ. Belum puas dengan hasil Putusan, bahkan kami dengan pihak UNRI pernah menemui Kementerian Keuangan RI meminta dilakukan derden verzet selaku pemilik sertifikat namun hasilnya tetap nihil. Kembali pada opsi yang ditawarkan ke pihak Pemprov Riau yaitu yang pertama harus bayar ganti rugi sebesar 36+ M . Kemudian yang kedua menyerakan tanah tersebut. Pastinya kita tidak ingin menyelesaikan masalah dengan masalah. Artinya, jika didalam proses penyelesaian masalah ini kita didukung oleh dokumen yang lengkap dan sistematis kita bisa undang BPK RI, KPK, dan semua Kementerian. Kemudian siapkan berita acaranya dengan ditandatangani berbagai pihak baru itu bisa segera diselesaikan dengan baik dalam menghadapi masalah tadi. Namun realitanya saja sertifikat yang umurnya lebih tua merupakan bukti tertinggi dari kepemilikan tanah bisa dikalahkan oleh SKBR yang usianya lebih muda,” jelasnya yang telah berpengalaman sejak tahun awal kasus sengketa lahan UNRI.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Ismi selaku Dosen FH mengatakan, “Silahkan dulu dilakukan eksekusi, dengan syarat PT. HTJ bisa menunjukkan lahan yang mereka klaim menang, kalau itu bisa ditunjukkan, baru kita tau apakah aset bangunan itu terkena atau tidak, karena HTJ sendiri tidak tahu dimana lahan yang mereka klaim menang,” Ujarnya.

Erdianto selaku Dosen FH mengatakan, “Dari BPN sudah keluarkan peta resmi, dan aset itu berada di sertifikat No. 15. Maka, kita lihat dulu lahan sengketa itu, sertifikat no. 14 atau no. 15,” jelasnya.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Merasa kurang puas dengan berbagai penjelasan jawaban yang telah disampaikan. Sempat terjadi adu pendapat antara mahasiswa dengan jajaran Pemprov Riau. Sebagaimana disampaikan Alvin Julian, Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum bahwa,“Jika belum diketahui pasti mengenai peta dan titik koordinat yang belum jelas mengenai lahan PT. HTJ tersebut kenapa tidak sedari dulu plang-plang yang sudah dipasang dan tembok yang telah dibangun tidak dihancurkan. Apakah tidak ada keberanian melakukan tindakan ini, kemudian mengenai ganti rugi mahasiswa hanya minta ditunjukkan bukti transaksi pembayaran tidak lebih dari itu, kenapa seolah ada ketakutan dan hal-hal yang disembunyikan untuk menunjukan bukti bayar tersebut?,” tanyanya.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Elly Wardani S.H, berdalih bahwa, “Dengan adanya sertifikat hak pakai berarti sudah jelas proses ganti rugi sudah dijalani, silahkan di fotocopy sertifikat tersebut. Dan mengenai tanda bukti bayar ada peraturan-peraturan tertentu dalam mengeluarkan hal tersebut, namun ditegaskan dengan adanya sertifikat merupakan bukti tertinggi bahwa proses ganti rugi telah dilalui dengan sistematis,” tutupnya.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Diakhir audiensi pihak DPRD Riau menyatakan mereka berada dipihak mahasiswa juga masyarakat dan akan tetap terus melakukan pengawasan yang ketat. Jika diperlukan terkait masalah ini akan dilanjutkan ke Pansus. Dan Yan Prana Jaya, SEKDA Provinsi Riau berjanji, “Pemprov akan terus memikirkan dan membahas tentang aset yang ada dilahan sengketa yang sebelumnya sudah pernah dibicarakan dengan Dirjen Anggaran, untuk itu mari selesaikan dulu masalah hukumnya,” tutupnya.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Terakhir, Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi DEA, Rektor UNRI menghimbau, “Mari selesaikan prosesnya dengan baik sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian Wakil Presiden Mahasiswa, Abdul Hamid menegaskan bahwa, “Mahasiswa tidak ditunggangi pihak manapun dalam masalah ini dan diharapkan kepada DPRD Riau untuk bisa tetap diadakan pertemuan bersama BPK, KPK, kami minta dilakukan audit dan bahkan jika perlu dilanjutkan ke tingkat Pansus terkait penyelesaian masalah ini, ini sudah menjadi kesepakatan antara mahasiswa dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Riau beberapa waktu lalu.” tutupnya. (MS)
.

Ayo cek lebih lanjut mengenai penjelasan jawaban dari jajaran Pemerintah Provinsi Riau mengenai sengketa lahan UNRI dan kronologi audiensi di Kantor Gubernur!! Silahkan akses link berikut :
http://Bit.ly/SuratPutusanPengadilan
.
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————-
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADVOKASI KESEJAHTERAAN MAHASISWA
.
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020