“Pihak UNRI Tutup Mulut terkait Gedung Mangkrak dan Sengketa Lahan, BEM UNRI Audiensi ke BPK RIAU”

Pekanbaru, (14/02/20) – BEM Universitas Riau melakukan audiensi ke Kantor BPK Prov. Riau yang dihadiri oleh Bapak Rizaldy Arfah, S.H., M.H., C.L.A selaku Ka.Subbagian Hukum, Tulus Budhisatria Dikit, SE., Ak., selaku Ka.Subbagian Humas & TU Kalan, Krisma Wulandari dan Hamda Azan dari Staff Humas dan TU, Dwi Ari, Staff Hukum, Syafrul Ardi, Presiden Mahasiswa, Arif Nanda Kusuma, Ketua Umum DPM Unri beserta Wakil Ketua Umum DPM Unri,dan jajaran BEM UNRI beserta Gubernur Mahasiswa Fakultas se-UNRI pada Selasa, (12/02/20) lalu, pada pukul 09.30 WIB.

Audiensi kali ini, BEM UNRI bersama Kelembagaan Mahasiswa se-UNRI ingin mengetahui lebih perihal kinerja BPK dan meminta pihak BPK untuk dapat menafsirkan beberapa hal terkait sengketa lahan dan gedung mangkrak yang ada di Universitas Riau. Dari pihak Mahasiswa UNRI, dibuka oleh Syafrul Ardi selaku Presiden Mahasiswa yang menyampaikan maksud dan tujuan Kelembagaan Mahasiswa UNRI audiensi ke BPK Riau.
Alvin selaku Gubma Fakultas Hukum menanyakan, “Kami ingin mengetahui lebih dalam tupoksi dari BPK, sebab diranah mahasiswa BPK ini kurang diketahui. Kami harap bisa menjabarkan bagaimana ranah tugas dan wewenang dari BPK itu sendiri.”

Bapak Rizaldy Arfah, S.H., M.H., C.L.A selaku Ka.Subbagian Hukum menjelaskan secara detail mengenai ranah kinerja BPK melalui tampilan slide. Tupoksi BPK diatur dalam dasar hukum UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga, dan secara khusus di UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Struktur kelembagaan BPK sederajat dengan presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK dan KY. Konsekuensi nya penganggaran BPK Independen, jadi tidak dibawah Kementerian Keuangan dan Kementerian lainnya.

Visi dari BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Dalam hal ini, misi dari BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesionalisme.

Peran dan fungsi BPK selain mewujudkan transparansi pengelolaan negara, BPK juga melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan serta perusahaan milik negara. Disamping itu, BPK juga melakukan pelaporan penyelewengan pihak-pihak yang merugikan negara. Setelah melakukan pemeriksaan keuangan, membuat laporan, dan laporan diserahkan ke DPR, DPRD, dan DPD. Apabila saat pemeriksaan kami menemukan hal-hal yg melanggar ketentuan, maka kami sampaikan kepada aparat penegak hukum.

Setiap ada temuan kekurangan atau permasalahan dana. Tidak semuanya disebabkan oleh perihal pidana, namun bisa saja dia belum menguasai sepenuhnya mekanisme dan hal-hal dalam penemuan tersebut. Setiap temuan kami akan memeriksa apakah ada unsur pidana atau hanya administratif.

BPK bukan aparat penegak hukum namun apabila ditemukan pemeriksaan dengan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai UU.NO 15 tahun 2004 pasal 14.

Setelah pemaparan ranah kerja BPK, Syafrul Ardi selaku Presiden Mahasiswa menanyakan mengenai ranah kinerja BPK dan KPK. “Ranah kinerja BPK dan KPK jelas perbedaannya, namun bisa atau tidak BPK dengan KPK bekerjasama. Karna kita tahu bahwa KPK bekerja dari ranah penegak hukum”. Selain itu, Syafrul juga menanyakan terkait kasus Rumah Sakit Pendidikan Unri, “Bagaimana sebenarnya terkait mangkraknya gedung RSP Unri hingga saat ini? Apakah permasalahan kampus UNRI itu BPK Riau tidak ikut ambil andil disana dalam hal auditnya atau emang langsung ke pihak lain?”, Ujarnya.

Bapak Rizaldy menanggapi pertanyaan tersebut, “Dalam menjalin hubungan dengan penegak hukum, kami sudah menjalin MOU dengan Kapolri, KPK, dll yang semua lini berhubungan dengan pemeriksaan keuangan. Namun memang hanya sebatas MOU saja, BPK belum mengetahui sarana lain selain MOU. Seharusnya seluruh instansi sudah saling terkait dengan adanya undang-undang.” Mengenai permasalahan Rumah Sakit Unri, ini terkait wewenang. ada unit satker dari BPK yang ranahnya di pendidikan. Unit satker tersebut antara lain, Auditor at utama keuangan negara 1-7 dan auditorat utama investigasi. Dalam hal pendidikan masuk ke auditorat 3. Kami tidak bisa memberi tahu media kalau BPK sedang melakukan pemeriksaan, karna itu bukan wilayah kami. Masing-masing AKN/Satker ketika telah melakukan pemeriksaan langsung dilaporkan ke DPR dan lainnya. Hasil pemeriksaan dari masing-masing bagian dari HKN adalah kerahasiaan negara. Ketika kami meminta laporan hasil pemeriksaan Universitas Riau maka kami harus menghubungi dari pihak Jakarta. Namun ketika hasil pemeriksaan sudah diserahkan ke DPR maka itu sudah boleh di ketahui publik.

Ramadhana Ari selaku Menteri Hadkesma menanyakan, “Salah satu gedung di Unri, yaitu gedung grand gasing sudah dibangun sejak 2012 namun sampai sekarang blm selesai juga. Pada tahun 2016 katanya akan dilanjutkan lagi pembangunannya namun tidak juga dikarenakan masalah sengketa lahan. Ibaratnya, yang kami tanyakan kalau hanya menunggu dengan sengketa lahan yang tidak selesai-selesai, hak kami mahasiswa tidak terpenuhi juga. Lalu, bagaimana pandangan BPK terkait hal tersebut?”

Bapak Rizaldy kembali menjawab pertanyaan dari BEM Unri, “Kalau udah dalam tahap sengketa, kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dalam peraturan kita sudah ada diatur mengenai pemusnahan aset, untuk aset rumah atau tanah termasuk aset dalam sengketa. Ada kasus mengenai bangunan dari pihak pemerintah namun tanah sudah dimenangkan suatu pihak. Hal hasil tidak ada yg ingin membeli tanah karna harus tanggung jawab dengan bangunan pemerintah yang sudah ada. Ada beberapa hal yang belum detail diatur terkait sengketa ini hingga kasus seperti ini banyak terlalaikan. Untuk grand gasing ini akan kami cek dulu apakah sudah diperiksa oleh BPK atau belum, nanti akan kami informasikan lagi kepada mahasiswa” ujarnya.

Diakhir audiensi, Bapak Rizaldy menegaskan kepada mahasiswa yang ingin mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dari BPK, dapat menghubungi via email dgn mengirim scan KTM. Hal ini berhubungan dengan adanya Undang-undang keterbukaan informasi publik yang meminta agar pemohonan informasi harus memberikan identitas dan menyebutkan tujuannya apa. Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama. (AZ).
.
.
____________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————-
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADVOKASI KESEJAHTERAAN MAHASISWA
.
KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020