Hai, Kolaborator Perjuangan!
.
“Menanggapi Dampak Lingkungan Jika Omnibus Law disahkan, BEM UNRI Adakan Diskusi Online”

Pekanbaru (11/05/20) – Menanggapi kebijakan Omnibuslaw yang akan diterapkan oleh pemerintah, BEM Universitas Riau melakukan kegiatan LINGDARING (LINGKUNGAN DALAM JARINGAN) dengan tema “Malapetaka Omnibuslaw Terhadap Lingkungan” pada Sabtu (09/05/20) lalu.

Dalam diskusi online kali ini, BEM UNRI menghadirkan pemateri Henri Subagiyo, SH., MH selaku Pegiat Hukum Lingkungan, dan beliau juga seorang peneliti senior ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Made Ali selaku Koordinator Jikalahari, dan Syafrul Ardi Presiden Mahasiswa BEM UNRI. Kegiatan ini langsung dipandu oleh Menteri Lingkungan Hidup BEM Universitas Riau Hafidz Wandrifo Indrikh.

Pada kesempatan kali ini Henri menyatakan bahwa, terkait isu-isu lingkungan ada 5 yang harus nya menjadi pemerhati pemerintah dan kita sebagai masyarakat. “Ada 5 yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah perizinan berbasis resiko, kedua persetujuan lingkungan (AMDAL-UKL/UPL: Komisi AMDAL), ketiga izin lingkungan (hapus), keempat pengawasan dan pengenaan sanksi administratif hanya oleh pemerintah pusat dan kelima sanksi pidana yang digantungkan pada sanksi administrasi”, ungkap Henri.

Henri juga menjelaskan terkait AMDAL. “AMDAL hanya dilakukan pengujian kelayakan, dan pengujian kelayakan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hasil uji kelayakan tersebut menjadi dasar atas dibuka nya izin usaha. Selanjutnya komisi AMDAL dihapus, pelibatan penyusunan AMDAL hanya masyarakat terdampak lingkungan (pasal 26), dan prinsip penginformasian utuh diawal sebelum kegiatan dilaksanakan pada tahap penyusunan AMDAL dan keputusan kelayakan lingkungan dihapus (perubahan pasal 26 dan 39 UU 32/2009). Hal ini memperlihatkan bahwa kacau nya izin lingkungan jika omnibuslaw di SAH kan”, tambah Henri.

Selanjutnya Made selaku Koordinator Jikalahari juga menjelaskan bahwa omnibuslaw dapat membahayakan flora, fauna, dan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. “Dengan banyaknya HGU yang berupa tanaman sawit terutama di Riau kemudian di SAH kannya omnibuslaw akan membahayakan bukan hanya masyarakat sipil, tapi flora, fauna dan masyarakat adat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Karena kasus karhutla akan semakin lebih banyak dengan adanya sistem penyaluran investor yang begitu mudah”, ungkap Made.

Begitu juga dengan penyampaian Syafrul Ardi selaku Presiden Mahasiswa BEM UNRI yang menjadi Koordinator Isu Lingkungan. “BEM SI secara jelas menolak Omnibuslaw untuk di SAH kan, karena dengan investasi yang menggelapkan mata namun mengesampingkan lingkungan, membuat korporasi akan semakin leluasa untuk bermain di dalamnya. Sehingga, sampai kapan pun kasus karhutla tidak akan pernah tuntas”, jelas Syafrul.

Secara keseluruhan para pemateri yang sangat luar biasa menyatakan bahwa Kebijakan dalam draf Omnibuslaw Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang tengah digodok pemerintah, menuai berbagai kritik dan protes dari berbagai kalangan. RUU Cipta Kerja ini dianggap berpotensi mencelakakan lingkungan hidup. Pada RUU Cipta Kerja, beberapa aturan penting dalam penegakan hukum lingkungan dan sumber daya alam serta agraria dihapuskan, salah satunya seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Aturan dalam draf RUU Cipta Kerja dinilai hanya mengutamakan investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi mengabaikan lingkungan.

Lalu, bagaimana caranya agar omnibuslaw tidak jadi di SAH kan? Pemateri menjelaskan bahwa, “para legislator yang ada di Riau, ajak diskusi bersama dan berkomitmen untuk menolak Omnibuslaw pada sidang paripurna. Kita tetap melakukan kajian terkait omnibuslaw sehingga sebagai mahasiswa tentunya akan lebih mudah menggugat untuk menolak Omnibuslaw. Tidak lupa juga untuk memantau terus pembahasan tentang omnibuslaw melalui media sosial, jangan sampai kecolongan lagi. Karena omnibuslaw ini akan membuat ketimpangan sosial yang semakin tinggi diantara masyarakat Indonesia , serta ia tidak ada kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para oknum. Misalnya saja dengan membakar lahan sekian ratus hektar hanya di denda 10 milyar, denda yang sangat kecil bagi para korporasi. Padahal saat sekarang ini dari hasil rilis BMKG 1 pekan yang lalu bahwa musim kemarau jilid 2 (Juli-September) akan berlangsung dan hotspot juga sudah semakin banyak terlihat. Sehingga jika pemerintah masih bersekukuh untuk meng-SAH kan omnibuslaw terutama pada bidang lingkungan bisa memusnahkan generasi selanjutnya dan masyarakat sipil hanya menjadi perbudakan pemerintah saja”, ungkap narasumber.(MSW/AZ)
.
Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat Indonesia !

#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #RilisKSI #KemenLindup #LINGDARING
_____________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020