Kuota Internet Harapan Palsu, Keringanan UKT Tak Jelas, BEM UNRI Gandeng Lingkar Advokasi BEM SI Audiensi ke Kemendikbud RI”

Pekanbaru (17/05/2020) – Ditengah Pandemi Covid-19, penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan secara Daring (Dalam Jaringan). Demi pelaksanaan pendidikan tetap berjalan lancar, Kemendikbud memanfaatkan teknologi, bukan hanya untuk proses pembelajaran namun juga pengembangan teknologi itu sendiri sampai kepada penelitian hingga pengabdian, dan itu bisa dirasakan oleh Mahasiswa di Indonesia. Namun muncul beberapa kendala seperti subsidi kuota internet yang masih menjadi harapan dan keringanan UKT mahasiswa di semester selanjutnya. Menanggapi hal tersebut, BEM UNRI melalui Kementerian Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa menggandeng Lingkar Advokasi BEM SI untuk audiensi ke pihak Kemendikbud RI secara online via Zoom dan live instagram dalam sebuah forum advokasi pada Senin (04/05/2020) lalu.

Dalam Audiensi Online ini BEM UNRI mengundang, Plt. Dirjen Dikti Kemendikbud, Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D. Namun, mendadak di hari H beliau ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan pasca rapat bersama DPR RI. Jadi, diwakilkan oleh Koordinator Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kemendikbud, Dr. Misbah Fikrianto, MS., M.Si dan dimoderatori oleh, Ramadhana Ari Pratamas Bangun selaku Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM Universitas Riau. Selain itu juga forum advokasi online diikuti oleh Mahasiswa Unri, Forum Advokasi Armada Biru Langit dan turut bergabung 17 kampus di Indonesia aliansi BEM SI sebagai peserta forum advokasi online dengan total jumlah peserta sekitar 45 Orang.

Diskusi dimulai dengan pertanyaan oleh Moderator mengenai sistem Daring yang ditetapkan oleh Kemendikbud, “bagaimana kesiapan Kemendikbud untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui sistem daring berjalan secara efektif dan efisien? Bagaimana jika Covid-19 masih berlanjut setelah libur semester, apa rencana strategis Kemendikbud?” tanya moderator.

Menanggapi pertanyaan dari moderator narasumber pak Misbah mengatakan, “Mengenai Kuliah Daring maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian;
1. Kesiapan Mahasiswa atau SDM dalam memanfaatkan metode Daring;
2. Infrastruktur seperti jaringan, dimana sudah dilakukan kerjasama antara beberapa perguruan tinggi dan provider dalam menyediakan layanan yang dapat dimanfaatkan secara gratis;
3. Kita dapat mengembangkan jaringan yang sudah disimpan dari berbagai kampus, karena learning bisa disimpan di spada dan bisa di akses;
Saat post covid nanti atau kalau sudah selesai wabah maka tentu akan ada perubahan, yang dulunya hanya dilakukan tatap muka maka kedepannya bisa saja dilakukan secara gabungan, artinya ada yang dilakukan tatap muka dan ada yang dilakukan dengan pemanfaatan internet.

Ramadhana Ari selaku moderator kembali menyampaikan mengenai Surat Edaran Dirjen Dikti tanggal 23 Maret 2020, “diantara poinnya mengenai KKN yang disetarakan kerelawanan kemanusiaan hingga tugas – tugas yang disetarakan dengan skripsi yang sekarang ditafsirkan oleh beberapa kampus, skripsi bisa disetarakan dengan artikel Ilmiah. Ada lagi Surat Edaran Dirjen Dikti tanggal 31 Maret 2020 mengenai instruksi untuk pembelajaran jarak jauh disetiap perguruan Tinggi, juga mengenai himbauan untuk memberikan bantuan kuota internet bagi mahasiswa oleh setiap Perguruan Tinggi, kemudian terakhir Surat Edaran Dirjen Dikti tanggal 06 April 2020 mengenai bantuan sarana pembelajaran daring. Namun itu baru dilakukan dibeberapa kampus, bahkan di banyak kampus sampai hari ini Rektornya belum menetapkan yang menjadi edaran Dirjen Dikti. Lantas bagaimana ketegasan kemendikbud?” ujar Ari.

Pak Misbah mengatakan Kebijakan sudah merupakan itikad positif dari Dirjen Dikti, “untuk kasus perkasusnya sendiri mari kita lakukan pendekatan positif menjadi suatu proses. Untuk ketagasan sendiri kita sudah melakukan komunikasi kepada PT yang belum menindaklanjuti kebijakan, mengapa belum dilaksanakan. Apa kendalanya? Kemudian dilakukan pendekatan komunikatif, untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan perguruan tinggi, apakah mungkin dilakukan dengan pendanaan mandiri. Kalau tidak bisa, maka coba dibahas dan dicari solusi. Mengenai KKN sendiri di permendikbud 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan tinggi salah satunya bentuk pembelajaran lainnya, didalamnya ada pengabdian masyarakat , pemberdayaan desa, itu beberapa aktivitas yang dapat dikonversikan dengan beberapa sks”, terang pak Misbah.

Dalam Audiensi ini juga dibuka tanya jawab kepada seluruh peserta, ada yang menanyakan mengenai kepastian pendekatan komunikasi dari aspirasi-aspirasi mahasiswa ke tiap Perguruan Tinggi, orang tua yang terkena PHK sehingga meminta keringan UKT dari pemerintah/pihak kampus, dan kejelasan kuota internet untuk menunjang kuliah daring.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut pak Misbah mengatakan, “Terkait dengan kapan, dari aspirasi Mahasiswa ini akan diteruskan ke Pak Dirjen Dikti maupun Pak Dirjen Belmawa, yang dimana pimpinan sendiri punya forum yang rutin mengadakan pertemuan, seperti akhri April kemarin sudah dilakukan pertemuan majelis Rektor untuk menyepakati beberapa hal termasuk mengenai Fasilitas bantuan Kuota. Kalau ditanya kapan ya secepatnya nya. Kedua sudah dilakukan kerjasama dengan lebih dari 2 provider dan sekarang proses pendidikan juga melakukan kerjasama dengan TVRI dan juga siaran TV lokal Juga beberapa hosting dengan provider lainnya. Keterbatasan konfit juga menyebabkan sulitnya mendatangi setiap pengurus provider. Kita juga telah mengajukan kerjasama untuk bagaimana menyediakan layanan supaya kampus dapat menyimpan materi pada web kemendikbud dan akses layanan nya disediakan oleh Telkomsel. Mengenai jaringan di daerah yang lambat kami bersama beberapa tim komponen di Kementerian melakukan upaya mencari solusi bagaimana bisa memberikan layanan tanpa ada proses yang menjadi hambatan”, ujarnya.

Mengenai keringan UKT pak Misbah juga mengatakan bahwa sudah dibahas di majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, “Untuk UKT bisa ditunda atau ada keringanan UKT semester depan. bahkan masa studi bisa dipercepat kalau sudah berada di penghujung penulisan tugas akhir. Kalau untuk Kebijakan bisa juga mahasiswa mengajukan keringanan ada beberapa alternatif hukumnya bisa dilakukan di internal perguruan tinggi karena di perguruan tinggi Rektor merupakan kuasa pengguna anggaran. Dari Dirjen pendidikan tinggi sudah ada pertemuan dengan Majelis Rektor PT untuk memberikan keringanan UKT dan penundaan pembayaran UKT. Apakah implementasinya berjalan dengan baik di kampus masing-masing ini sedang proses. tidak akan langsung memberikan keringanan melainkan akan dilakukan pembahasan bagian keuangan dan fakultas untuk membuat payung hukumnya” tambah narasumber.

Selain itu, ada juga yang menanyakan mengenai anak Bidikmisi semester akhir yang sudah penelitian namun terhambat oleh Covid-19. Menanggapi hal ini narasumber mengatakan bahwa waktu lulus untuk Bidikmisi tetap 4 tahun, “Berkaitan dengan waktu Bidikmisi, waktunya sudah dipertimbangkan untuk 4 tahun (8 semester) artinya sudah disesuaikan sesuai waktu yang seharusnya mahasiswa sudah lulus. Kemudahan lain yang dapat digunakan bagi mahasiswa seperti data sekunder literatur lainnya untuk mempercepat proses kelulusan”. Jelas pak Misbah.

Setelah tanya jawab, Audiensi dilanjutkan dengan penyampaian Pernyataan Sikap Korsu Dikti BEM SI- BEM Unsoed. Ada 2 tuntutan yang kami fokuskan untuk diambil oleh Kemendikbud kebijakannya dalam rangka mengurangi dampak Covid-19, antara lain :
1. Instruksikan kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri untuk memberikan keringanan atau relaksasi UKT bagi Mahasiswa disemester selanjutnya.
2. Tegaskan kepada seluruh perguruan Tinggi Negeri untuk memberikan bantuan kuota internet, logistik dan bantuan kesehatan kepada seluruh mahasiswa di tengah pandemi Covid-19. Berikan sanksi kepada perguruan tinggi yang tidak merealisasikannya.
kami berharap ini bisa menjadi referensi kebijakan dari Kemendikbud dan kami berharap kedepannya kami bisa diterima untuk beraudiensi atau menyampaikan ini secara menyeluruh kepada bapak sebagai pemangku kebijakan.

Diakhir sesi Audiensi Online, Ramadhana Ari Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM UNRi yang selaku moderator menyampaikan harapannya, “Kami berharap bisa bersambung kembali bersama Pak Dirjen Dikti, kami menantikan adanya kebijakan setidaknya cukup memberikan kemudahan bagi Mahasiswa ditengah kesulitan Ekonomi saat ini. Kami mengharapkan Kemendikbud dapat menegaskan kembali kepada perguruan tinggi untuk melakukan kebijakan subsidi kuota internet bagi Mahasiswa, juga kami berharap diseriuskan kembali di majelis rektor untuk keringanan UKT, kami ingin melihat adanya bukti kebijakannya, bisa berbentuk surat edaran dari kemendikbud mengenai keringanan UKT atau penundaan Pembayaran UKT dan pembebasan UKT untuk mahasiswa tugas akhir”.(AZ)

#BEMUNRI #SriIndrapura #JantungHatiMasyarakatRiau #Kemenhadkesma#RilisKSI #ForumAdvokasiOnline #LingkarAdvokasiBEMSI
____________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN HUKUM DAN ADVOKASI KESEJAHTERAAN MAHASISWA

KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020