“BEM UNRI bersama Kelembagaan Mahasiswa se-UNRI melakukan Follow Up Terkait Keringanan UKT, Wisuda 2020 dan Advokasikan Kuota Daring Semester Ganjil 2020/2021 Ke Pimpinan UNRI”
. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Pekanbaru (21/07/2020) – BEM UNRI bersama beberapa Kelembagaan Mahasiswa UNRI melakukan follow up terkait keringanan UKT, wisuda 2020, kuliah daring semester ganjil dan advokasikan bantuan kuota daring untuk semester ganjil 2020/2021 ke Pimpinan UNRI pada Senin (20/07/2020) kemarin. Hadir Ramadhana Ari selaku Menhadkesma BEM UNRI, Andre Wilio dan Chandra selaku Gubernur dan Wakil Gubernur BEM FEB UNRI, Zainal Gubernur BEM FISIP, Daniel Gubernur BEM Faperta, Sandi Kadis Advokasi BEM FMIPA, Raihan Gubernur BEM FPK bersama rekannya, Hima Akuntansi FEB, Edo dari DPM FKIP dan beberapa pengurus BEM Keperawatan.
.
Kelembagaan mahasiswa bersama-sama menjumpai Kepala BAK UR, Azhar Kasymi, SH. Adapun follow up dan advokasi yang dilakukan ialah:
1. Kepastian mekanisme pelaksanaan Wisuda 2020. Kelembagaan juga menyampaikan keluhan bahwasanya pihak fakultas seakan tidak tau atau miskomunikasi dengan kebijakan dari pihak Universitas terkait wisuda periode Maret, dimana wisuda periode Maret oleh pihak fakultas tidak diikutsertakan lagi dengan alasan sudah menerima ijazah. Padahal sebenarnya wisuda Maret masih diikutsertakan. Selain itu, berdasarkan angket online mengenai pelaksanaan wisuda yang dibuat oleh pihak UNRI, terdapat mahasiswa yang memilih wisuda online namun lebih banyak offline. Kelembagaan mahasiswa juga mencoba menawarkan opsi mengenai permintaan mahasiswa yang berharap wisuda offline, diantaranya, wisuda offline di era new normal mungkin bisa dilakukan dengan mengikuti protokol covid, dengan memakai masker, menjaga jarak, menyiapkan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh. Hal ini dengan cara satu sesi yang biasanya 600 orang, sekarang bisa dibagi jumlahnya sekitar 300 orang per sesi atau mungkin lebih sedikit lagi dari total yang memilih offline, tentunya jarak di dalam Gedung PKM Gobah bisa diatur. Untuk yang hadir mendampingi wisudawan cukup kedua orang tua saja. Membuat pedoman pelaksanaan wisuda di era covid 19, misalkan tanpa membawa saudara, cukup kedua orangtua, melarang adanya pedagang-pedagang disekitar lokasi wisuda seperti biasanya, tentunya dengan meningkatkan pengamanan dari pihak security. Dan mengurangi agenda acara yang sifatnya tidak begitu penting dari pelaksanaan wisuda di saat normal.
2. Evaluasi terkait kuliah daring dan harapan mahasiswa agar kuliah daring semester ganjil nanti lebih baik lagi dari sebelumnya. Para dosen harus bisa memberikan penyampaian dan pemahaman materi ke mahasiswa, tugas disesuaikan dan tidak membebani dengan memberikan tugas sebagai formalitas pembelajaran saja. Bimbingan tugas akhir secara online juga harus dilaksanakan dengan baik, sebab jika dosen tidak melayani bimbingan mahasiswa, hal ini berdampak pada masa studi mahasiswa.
3. Kepastian kuliah daring semester ganjil 2020/2021.
4. Kelembagaan mahasiswa juga menuntut bantuan kuota internet daring untuk semester ganjil nanti, dan agar proses pengajuannya lebih cepat sehingga masa penerimaan paket internet lebih bermanfaat disaat perkuliahan daring, tidak seperti sekarang ketika kuliah daring selesai, paket internet baru diterima mahasiswa. Dan meminta agar dilakukan pendataan ulang nomor hp mahasiswa, dengan target penerima manfaat kuota daring lebih banyak lagi dari sebelumnya.

Hasil dari pertemuan dengan Kepala BAK UNRI :
1. Wisuda periode Agustus dilaksanakan online. Sementara untuk yang memilih offline ditangguhkan sampai kondisi normal. Sebab sementara ini pimpinan UNRI tidak bisa mengambil resiko jika offline, khawatir akan pandemi covid 19 yang kian hari makin banyak tambahan kasus. Dan untuk ijazah mahasiswa sudah siap. Mengenai opsi dari mahasiswa, insyaAllah akan dipertimbangkan, dan kebetulan momentnya tepat, selesai audiensi, pihak BAK UNRI mengadakan rapat akademik membahas wisuda dan membawa serta aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa untuk dibahas bersama terkait wisuda offline.
2. Wisuda Periode Maret tetap diikutsertakan di periode Agustus. BAK UNRI mengatakan, mungkin di fakultas terjadi kesalahanpahaman persepsi. Maka perlu di follow up turunan kebijakan dari UNRI di fakultas masing-masing.
3. Kuliah daring dimulai 21 September 2020, jika tidak ada perubahan. Sebab banyak agenda berubah, baik dari Ujian Mandiri UNRI, pengumuman PBUD dan SBMPTN, sehingga ada penyesuaian waktu tahun ajaran baru. Dan mengenai evaluasi kuliah daring akan disampaikan di forum akademik se-UNRI.
4. Untuk bantuan kuota internet daring semester ganjil, insya Allah akan diupayakan kembali, dan sepakat untuk dilakukan pendataan ulang nomor hp mahasiswa. Hal ini akan dibahas bersama dengan seluruh pimpinan UNRI.

Selanjutnya, pertemuan Menhadkesma BEM UNRI dengan Wakil Rektor 4 UNRI, Prof. Dr. Syaiful Bahri, M.Si. Adapun hal yang diadvokasikan ialah perihal bantuan kuota internet daring semester ganjil 2020/2021. Sejalan dengan apa yang disampaikan ke pihak Wakil Rektor I dan BAK UNRI. Sebab Wakil Rektor 4 selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bantuan kuota daring ke pihak provider.
.
Wakil Rektor IV UNRI mengatakan bantuan kuota daring insyaAllah akan diberikan kembali untuk lebih banyak mahasiswa, “Insya Allah bantuan kuota daring diberikan kembali, dan memang perlu mendata ulang nomor hp mahasiswa. Harapannya yang menerima lebih banyak lagi tentunya. Dan ini akan dibahas bersama pimpinan UNRI lainnya, kita tunggu bagaimana keputusan Rektor nantinya”,Ujar Bapak Syaiful.
.
Ari juga menanyakan perihal mahasiswa yang tidak dapat kiriman kuota internet, dan penyebab gagal inject kuota dari provider. Serta masalah sebenarnya yang menyebabkan proses kerjasama bantuan kuota daring terlambat, sehingga inject paket kuota baru bisa dilakukan ketika kuliah daring sudah selesai.
.
Wakil Rektor 4 menunjukkan bukti-bukti email, file dokumen pdf serta catatan yang ia peroleh dari provider. Bahwasanya ketika provider menginject paket data ke nomor mahasiswa, paket tersebut tidak masuk, tampilan statusnya failed. “Hal itu dikarenakan nomor hp ternyata sudah tidak aktif, ada yang kurang satu angka nomor nya, serta tidak terdeteksi oleh sistem. Sebab ada beberapa provider yang menginject paket kuota itu di UNRI, mereka tampilkan sistemnya ke kita, jadi kita lihat prosesnya”, jelas Wakil Rektor IV UNRI.
.
Mengenai lambatnya proses kerjasama bantuan kuota, Wakil Rektor IV menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan proses dari pihak providernya. “Ketika data nomor hp mahasiswa sudah diserahkan ke provider. Proses administrasi di pihak providernya yang cukup panjang, mereka harus komunikasi dan izin ke kantor pusat di Jakarta, dan menunggu persetujuan dari kantor pusat. Bahkan seperti provider Tri (3), itu ternyata perusahaan yang terdapat penanaman modal asing (PMA) di dalamnya, sehingga perlu izin ke Hongkong yang menanam modal di provider Tri (3). Tambah Wakil Rektor IV UNRI.
.
Selanjutnya, Kelembagaan Mahasiswa bertolak ke Wakil Rektor III UNRI, Prof. Dr. Iwantono, M.Phil, sementara Wakil Rektor 2 kala itu tidak bisa menemui mahasiswa. Tujuannya memfollow up perihal edaran resmi dan Peraturan Rektor tentang bantuan/keringanan UKT di masa pandemi yang hingga saat ini belum juga diumumkan pasca pertemuan BEM UNRI dengan Pimpinan UNRI pada 03 Juli 2020 yang lalu.
.
Alhasil, Wakil Rektor III UNRI mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Wakil Rektor II UNRI, Surat dan peraturan Rektornya sudah di meja Pak Rektor, tinggal di tandatangani oleh Rektor. Ketika mahasiswa sedang berdialog dengan Wakil Rektor III UNRI, Rektor datang ke ruangan Wakil Rektor III dan memanggil beliau ke luar ruangan.
.
Kurang dari 15 menit, Wakil Rektor III UNRI kembali, dan kelembagaan mahasiswa bersama-sama menanyakan apa hasil yang dibahas bersama Rektor. Yakni Rektor sudah menandatangani peraturan Rektor tentang bantuan UKT tersebut, sekarang menunggu surat pengumuman dan mekanisme yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor 2 UNRI. Mudah-mudahan 2 hari ke depan insya Allah sudah diumumkan. Jelas Wakil Rektor III UNRI.
.
Ari juga menanyakan perihal jumlah kuota bantuan UKT sebesar Rp 2,4 juta/mahasiswa dari Kementerian Pendidikan untuk UNRI. Selain itu, maksud pembebasan sementara bagi yang sudah menyelesaikan pembelajaran namun belum lulus.
.
Wakil Rektor III UNRI mengatakan, “jumlah kuota bantuan UKT dari Kemendikbud untuk UNRI sekitar 2.700-an. Terdiri dari 600-an untuk semester 3, 800-an untuk semester 5, dan 1.300 untuk semester 7. Bantuan itu bagi mahasiswa yang tidak sanggup bayar UKT, dan mengambil cuti. Maka, melalui Kemendikbud UKTnya dibayarkan maksimum Rp 2,4 Juta”, jelas Bapak Iwantono.

Misalkan, si A UKT nya Rp 500 ribu (UKT 1), Maka yang dibayarkan ke UNRI tetap sejumlah 500 ribu, dan misal si B UKT 5 sebesar Rp 5 juta, maka yang dibayarkan oleh kementerian maksimum Rp 2,4 juta, sisanya menjadi kekurangan PNBP yang harus ditanggung oleh kampus, dan kampus tidak boleh meminta kekurangannya dari mahasiswa. Jika biasanya cuti akan dibayarkan pada semester selanjutnya ketika masuk kuliah kembali. Maka sekarang ini, cuti semester tidak bayar.
.
Untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan pembelajaran namun belum lulus, itu maksudnya bagi mereka yang akan ujian atau menunggu jadwal, sudah ujian akhir sedang masa perbaikan skripsi, itu tidak bayar.
.
Selain itu, mengenai pemotongan 50% bagi mahasiswa semester 9 (S1) dan semester 7 (D3), untuk mahasiswa yang masuk semester 11 dan 13, silahkan saja ikut skema tersebut. Syaratnya KRS tinggal 6 sks atau kurang dari 6 sks yakni matakuliah tugas akhir saja.
.
Kelembagaan mahasiswa juga sudah mengupayakan meminta agar potongan 50% itu bisa didapat mahasiswa lebih dulu, sehingga langsung bayar UKT setelah di potong 50%. Namun, hal tersebut tidak disetujui pihak UNRI, sebab harus sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 25/2020. Dimana dibuktikan dengan krs yang kurang dari atau sama dengan 6 sks. Maka harus bayar full dulu sesuai beban UKT nya, mengisi krs, lalu setelah itu mengajukan bukti krs semester ganjil ke UNRI. Jika sesuai persyaratan, maka UKT yang telah dibayarkan di potong 50%. Sisanya akan di refund (dikembalikan) ke mahasiswa dengan cara tunai.
.
Mengenai refund UKT nantinya, mahasiswa mengajukan surat permohonan refund UKT ke Wakil Rektor 2 UNRI, bukti bayar UKT. (RA)

Narahubung:
Ramadhana Ari (+62821-7191-9592)

Hidup Mahasiswa ! Hidup Rakyat Indonesia !

.
____________________________________
Presiden Mahasiswa : Syafrul Ardi
Wakil Presiden Mahasiswa : Abdul Hamid
———————————————————
KEMENTERIAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

KABINET SRI INDRAPURA
BEM UNIVERSITAS RIAU 2020